Padang, DKTV – Aksi massa yang digelar Aliansi BEM Sumatra Barat pada Jumat (29/08) di depan gedung POLDA SUMBAR, menegaskan keresahan publik terhadap praktik kekuasaan dan aparat penegak hukum. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk panggilan nurani dan solidaritas bersama.
Dalam orasi, perwakilan aliansi menyatakan bahwa kekuasaan tidak ada yang abadi. Menurut mereka, pejabat hari ini harus sadar bahwa rakyat bisa melengserkan jika hanya mementingkan kepentingan pribadi semata.
Klik Untuk Follow Instagram Kaba Kampus
Mereka juga menegaskan bahwa pemuda Sumatra Barat adalah pagar nagari, pagar yang menjaga dan mengawal keadilan. Solidaritas mahasiswa disebut bukan hanya simbolik, tapi kekuatan untuk menuntut perubahan.
Taufi Kohakim, perwakilan aliansi, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar wacana. Ia menekankan perjuangan akan terus dilakukan dengan riset dan kajian kritis, bukan sekadar olahan kata-kata kosong.
Selain mengkritik pejabat, aliansi juga menyoroti aparat kepolisian. Menurut mereka, polisi kerap bersikap represif terhadap massa. Padahal undang-undang menegaskan polisi seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.
Keresahan muncul karena aparat dinilai tidak memahami hukum. Aliansi menuntut reformasi perekrutan polisi, dengan syarat minimal sarjana hukum agar tindakan di lapangan sesuai aturan dan terhindar dari kekerasan.
Presma Universitas Andalas, Dedi Irwansyah, juga menyinggung aksi represif kepolisian terhadap massa di berbagai daerah. Mereka menyebut suara dari Sumatra Barat adalah bagian dari suara nasional, menggema ke seluruh pelosok negeri Indonesia.
Baca Juga:Driver Ambulans Dipukul Polisi Saat Demo Ricuh di Solo
Dalam aksinya, aliansi tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga memaksimalkan media sosial. Seluruh media mahasiswa, sipil, hingga media nasional dikerahkan untuk memperkuat gaung tuntutan reformasi.
Aliansi menegaskan perjuangan tidak berhenti di jalanan. Mereka berkomitmen menindaklanjuti dengan gerakan masif melalui media, kajian ilmiah, dan konsolidasi bersama untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia.
Reporter: Pricilia Mutiarani dan Sri Mega
